Ditengah pergaulan dunia yang semakin tidak mengenal batas negara sehingga arus informasi tidak perlu dikekangoleh siapapun bentuk-bentuk ketimpangan.di dalam suatu negara ataupun di negara yang bertetangga merupakan potensi yang besar bagi munculnya ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan. salah satu pilar untuk mengembangkan otonomi daerah yang lebih nyata adlah aspek pembiayaan. tanpa keseimbangan pemberian otonomi antara tugas dan tanggung jawab dengan aspek pendanaannya, maka esensi dari otonomi menjadi kabur.
disinilah salah satu masalah utama dari pemberdayaan daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh nusantara.profil hubungan keungan pusat-daerah hingga kini menunjukkan cengkraman pemerintah pusat yang teramat kuat atas pemerintah daerah. porsi daerah dalam penerimaan pemerintah pusat hanya 7 persen, sedangkan untuk pengeluaran cuma 22 persen. ketergantungan anggaran pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terlihat pula dari share penerimaan pemerintah daerah terhadap pengeluarannya, yang hanya 30 persen.
katakan pemda mampu meningkatkan penanaman modal dan iklim usaha, sehingga produksi dan penyerapan tenaga kerja didaerahnya meningkat. berbagai aktivitas eknonomi ini tentu tentu saja akan meningkatkan potensi penerimaan dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. ditengah masalah pembangunan yang semakin pelik dan beragam di berbagai daerah, kiranya pendekatan yang serba terpusat, departemental, pukul rata, dan sektoral sudah semakin perlu di tinjau kembali. tanpa adanya perubahan yang cukup mendasar dalam pola hubungan keuangan pusat-daerah, peningkatan peran pemerintah daerah yang perlu di garisbawahi ialah langka nyata menuju kepastian mengenai tambahan sumber penerimaan daerah. meskipun disadari masih terbuka peluang yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun tampaknya untuk menakselerasikan proses pembangunan di daerah mutlak memerlukan pengaturan kembali dalam hubungan keuangan pusat-daerah.
disinilah salah satu masalah utama dari pemberdayaan daerah dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh nusantara.profil hubungan keungan pusat-daerah hingga kini menunjukkan cengkraman pemerintah pusat yang teramat kuat atas pemerintah daerah. porsi daerah dalam penerimaan pemerintah pusat hanya 7 persen, sedangkan untuk pengeluaran cuma 22 persen. ketergantungan anggaran pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terlihat pula dari share penerimaan pemerintah daerah terhadap pengeluarannya, yang hanya 30 persen.
katakan pemda mampu meningkatkan penanaman modal dan iklim usaha, sehingga produksi dan penyerapan tenaga kerja didaerahnya meningkat. berbagai aktivitas eknonomi ini tentu tentu saja akan meningkatkan potensi penerimaan dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. ditengah masalah pembangunan yang semakin pelik dan beragam di berbagai daerah, kiranya pendekatan yang serba terpusat, departemental, pukul rata, dan sektoral sudah semakin perlu di tinjau kembali. tanpa adanya perubahan yang cukup mendasar dalam pola hubungan keuangan pusat-daerah, peningkatan peran pemerintah daerah yang perlu di garisbawahi ialah langka nyata menuju kepastian mengenai tambahan sumber penerimaan daerah. meskipun disadari masih terbuka peluang yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, namun tampaknya untuk menakselerasikan proses pembangunan di daerah mutlak memerlukan pengaturan kembali dalam hubungan keuangan pusat-daerah.