Boom ekonomi paska-perang berhenti secara mendadak di
pertengahan dasawarsa 1970-an. Yang pernah dijuluki "zaman emas"
kapitalisme disusul oleh "zaman timah". Banyak negeri mengalami
krisis ekonomi yang parah. Dan semua doktrin yang bercokol pada "zaman emas"
tersebut, gagal sama sekali memulihkan ekonomi "zaman timah" itu.
Baru saat itulah kelas-kelas penguasa serta para intelektual yang melayani
kelas itu tiba-tiba meninggalkan doktrin-doktrin lama dan menyambut teori baru,
yang mula-mula dijuluki "monetarisme", kemudian
"Thatcherisme" atau "Reagonomics" dan sekarang sudah dicap
dengan julukan "neo-liberalisme".
Perubahan sikap seradikal ini bukanlah hasil propaganda licik saja. Sebaliknya perubahan tersebut mencerminkan upaya-upaya nekad yang dilakukan oleh berbagai faksi kapitalis untuk mempertahakan posisi mereka. Yang bergerak pertama adalah para pimpinan perusahaan-perusahaan terbesar. Setelah mengyaksikan meluasnya pasaran selama bertahun-tahun, tiba-tiba mereka harus merestrukturisasi operasi mereka serta mencari sumber profit tambahan.
Mereka menemukan profit tambahan dengan merampas sumber-sumber daya ekonomi negeri-negeri yang lemah. Perampasan tersebut dilakukan dengan pertolongan aparatus-aparatus negara yang kuat (terutama Amerika Serikat) dalam negosiasi tentang perdagangan dan hutang. Dan selain itu profit-profit netto dapat ditingkatkan dengan memindahkan beban perpajakan dari profit ke gaji dan barang dagangan.
Meski neo-liberalisme sebagai ideologi menolak intervensi negara, namun penerapan kebijakan-kebijakan ini dalam kenyataan selalu mengandalkan aparatus negara itu, atau paling banter mengandalkan sebuah proses tawar-menawar antar-negara. Itu sebabnya implementasi kebijakan tersebut tidak pernah berjalan dengan lancar. Redaksi harian bisnis The Financial Times sering mengernyutkan dahi mengenai pertengkaran sepele seperti percekcokan tentang impor pisang antara Eropa dan AS, karena pertengkaran itu dikhawatirkan dapat meluas menjadi sebuah konflik besar sampai melumpuhkan WTO. Perselisihan tajam juga terjadi mengenai persiapan mana yang harus dikerjakan oleh IMF untuk melakukan intervensi efektif, jika terjadi krisis ekonomi lagi seperti krismon di Asia. Para "teoretisi" neolib tidak memiliki solusi yang mudah bagi konflik-konflik ini. Soalnya, walau doktrin mereka menolak intervensi negara, namun ideologi neoliberalisme sebenarnya mencerminkan kepentingan negara AS,! Eropa and Jepang yang senantiasa bertarung di arena ekonomi.
Kadang-kadang ini dilakukan melalui swastanisasi dan kemunduran aparatus negara dari bidang tertentu. Namun seringkali tujuan yang sama dicapai dengan cara lain: membatasi dana yang diberikan departemen-departemen pemerintahan, memotong anggaran pemerintahan di daerah-daerah sambil meningkatkan tugas-tugas mereka, atau menerapkan mekanisme-mekanisme yang meniru operasi pasar di dalam badan-badan penyedia dinas sosial. Dalam kasus-kasus itu negara tidak mundur, melainkan justeru melakukan intervensi guna meningkatkan profit yang dapat dihisap oleh kelas penguasa. Selain itu dinas-dinas tertentu dikontrakkan kepada pihak swasta.
Perubahan sikap seradikal ini bukanlah hasil propaganda licik saja. Sebaliknya perubahan tersebut mencerminkan upaya-upaya nekad yang dilakukan oleh berbagai faksi kapitalis untuk mempertahakan posisi mereka. Yang bergerak pertama adalah para pimpinan perusahaan-perusahaan terbesar. Setelah mengyaksikan meluasnya pasaran selama bertahun-tahun, tiba-tiba mereka harus merestrukturisasi operasi mereka serta mencari sumber profit tambahan.
Mereka menemukan profit tambahan dengan merampas sumber-sumber daya ekonomi negeri-negeri yang lemah. Perampasan tersebut dilakukan dengan pertolongan aparatus-aparatus negara yang kuat (terutama Amerika Serikat) dalam negosiasi tentang perdagangan dan hutang. Dan selain itu profit-profit netto dapat ditingkatkan dengan memindahkan beban perpajakan dari profit ke gaji dan barang dagangan.
Meski neo-liberalisme sebagai ideologi menolak intervensi negara, namun penerapan kebijakan-kebijakan ini dalam kenyataan selalu mengandalkan aparatus negara itu, atau paling banter mengandalkan sebuah proses tawar-menawar antar-negara. Itu sebabnya implementasi kebijakan tersebut tidak pernah berjalan dengan lancar. Redaksi harian bisnis The Financial Times sering mengernyutkan dahi mengenai pertengkaran sepele seperti percekcokan tentang impor pisang antara Eropa dan AS, karena pertengkaran itu dikhawatirkan dapat meluas menjadi sebuah konflik besar sampai melumpuhkan WTO. Perselisihan tajam juga terjadi mengenai persiapan mana yang harus dikerjakan oleh IMF untuk melakukan intervensi efektif, jika terjadi krisis ekonomi lagi seperti krismon di Asia. Para "teoretisi" neolib tidak memiliki solusi yang mudah bagi konflik-konflik ini. Soalnya, walau doktrin mereka menolak intervensi negara, namun ideologi neoliberalisme sebenarnya mencerminkan kepentingan negara AS,! Eropa and Jepang yang senantiasa bertarung di arena ekonomi.
Kadang-kadang ini dilakukan melalui swastanisasi dan kemunduran aparatus negara dari bidang tertentu. Namun seringkali tujuan yang sama dicapai dengan cara lain: membatasi dana yang diberikan departemen-departemen pemerintahan, memotong anggaran pemerintahan di daerah-daerah sambil meningkatkan tugas-tugas mereka, atau menerapkan mekanisme-mekanisme yang meniru operasi pasar di dalam badan-badan penyedia dinas sosial. Dalam kasus-kasus itu negara tidak mundur, melainkan justeru melakukan intervensi guna meningkatkan profit yang dapat dihisap oleh kelas penguasa. Selain itu dinas-dinas tertentu dikontrakkan kepada pihak swasta.