Kesenjangan antar daerah adalah realita yang menggambarkan jarak ekonomis dan sumber daya manusia (SDM). ketidakmerataan pembangunan pembangunan di seluruh nusantara mengakibatkan terciptannya kesenjangan yang berujung kepada tidak makmurnya rakyat. sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah selaku pemangku kekuasaan perlu mencanangkan langkah pemberdayaan daerah dan desentralisasi. selanjutnya, perlu adanya pengawasan atas proses transisi desentralisasi. pengalaman di banyak negara menunjukkan transisi desentralisasi dan memakan waktu yang cukup lama.
proses desentralisasi itu harus dilaksanakan dengan memperbaiki keuangan pemerintah pusat dan daerah, sehingga diperoleh kebijakan perpajakan yang adil dan berpihak pada rakyat kecil, meski demikian perlu diawasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul sebagai dampak pemberdayaan daerah dan desentralisasi tersebut.
salah satu upaya yang perlu di lakukan dalam menjadikan otonomi daerah dan desentralisasi tidak bersifat kontraproduktif adalah dengan mengelola ekspektasi daerah agar tidak hanya bersifat respons masa lalu, mengelola masa transisi, persiapan dan hubungan pemda, DPRD, dan masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan, pembangunan dan sistem monitoring berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan mengoptimalkan penanganan masalah sosial.